Bandung, (GNI)-Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan telah mendandatangani Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat, Kamis (3/3). Pergub tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008, Nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.

"Dikeluarkannya Peraturan Gubernur ini diawali oleh risalah rapat forum koordinasi pimpinan daerah tanggal 2 Maret 2011 bertempat di Gedung Pakuan yang pada pokoknya mendukung Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan Peraturan Gubernur tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Jawa Barat yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Jawa Barat, Panglima Kodam III/Siliwangi, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat," kata Gubernur Jawa Barat, H. Ahmad Heryawan didampingi Panglima Kodam III/Siliwangi Mayjen TNI Moeldoko, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Irjen Pol. Suparni Parto, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Soegianto, SH dan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara dalam jumpa pers di Gedung Sate, Kamis (3/3).

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Pergub tersebut, menurut Gubernur, pertama, untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang. Kedua, mengawasi aktivitas Jemaat Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Ketiga, mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang. Keempat, melaksanakan pembinaan kepada Jemaat Ahmadiyah serta mengajak Jemaat Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat agama Islam. Kelima, meningkatkan koordinasi antara aparat Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam penanganan masalah Jemaat Ahmadiyah. Keenam, meningkatkan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri.

Selanjutnya, pertama, melarang penganut, anggota dan/atau pengurus Jemaat Ahmadiyah melakukan aktivitas dan/atau kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan kegiatan penyebaran penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. Aktivitas/kegiatan yang dilarang meliputi: penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan ataupun melalui media elektronik; pemasangan papan nama organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia di tempat umum; pemasangan papan nama pada tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia; dan pengenaan atribut Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.

"Bila larangan tersebut dilanggar maka Pemerintah Daerah menghentikan aktivitas/kegiatan penganut, anggota dan/atau pengurus Jemaat Ahmadiyah sesui ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

Gubernur juga menegaskan, Pergub tersebut melarang tindakan anarkis dan/atau perbuatan melawan hukum berkaitan dengan aktivitas penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.

Share this : Share [refer to site map]