Atasi Kemacetan di 6 Kota Besar, Presiden Segera Tertibkan Perpres
Makassar (GNI),- Untuk mengatasi kemacetan di enam kota besar di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatasi soal kemacetan tersebut. Hal ini diungkapkan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo kepada media di Makassar, Minggu (29/05/2011).
"Pemerintah diminta berkonsentrasi untuk mengatasi persoalan itu termasuk Provinsi Sulsel. Segera ada Perpres untuk memecahkan hal tersebut," katanya.
Kemacetan yang terjadi di enam ibu kota provinsi besar termasuk Makassar, menurutnya, menjadi pembahasan dalam rapat kabinet terbatas bidang transportasi karena menjadi kekuatan untuk mengenergi seluruh pembangunan nasional.
Kemacetan dan stagnansi mobilisasi, katanya, terjadi sebagai imbas dari pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kuat. Sehingga masyarakat semakin memiliki kemampuan membeli kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi.
Pelebaran jalan dan perluasan akses-akses lingkar seperti kawasan kota baru Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata) menjadi program jangka pendek Sulsel dalam mengatasi hal tersebut.
Ia menjelaskan, kemacetan di Makassar bisa diatasi dengan mempercepat realisasi konsep Mamminasata. Makassar sebagai ibu kota dengan tiga kabupaten sebagai penyangga yakni Maros, Takalar, dan Gowa.
Jika Perpres Mamminasata terbit, proyek infrastruktur dalam pengembangan kawasan metropolitan terpadu akan menjadi prioritas pemerintah pusat.
Salah satu prioritas mengurai kemacetan yakni pembangunan jalan by pass Mamminasata sepanjang 49,1 kilometer dari Kota Maros hingga Takalar.
Selain itu, infrastruktur jalan arteri prioritas Mamminasata diantaranya Jalan Hertasning sepanjang 7,3 kilometer dan Jalan Abdullah Dg. Sirua sepanjang 17,75 kilometer sekaligus menjadi penghubung kota Makassar, Gowa dan Maros.
Sedangkan solusi jangka panjang untuk mengatasi kemacetan adalah realisasi sarana transportasi massal, kereta api pada 2025 mendatang.
Selain Gubernur Sulsel, rapat kabinet terbatas bidang transportasi yang dipimpin langsung oleh Presiden pada 26 mei 2011, juga dihadiri oleh Gubernur DKI Fauzi Bowo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika dan Plt Gubernur Sumatera Utara Gatot Pudjo Nugroho.
Share this : Share [refer to site map]
3:22 pm