Suryadarma Ali: Survey KPK Dapat Label 'Terkurop' Jadi Bahan Perbaikan
Jakarta (GNI),- Terkait adanya survey integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada pihak Kementrian Agama. Dan Kementrian ini, mendapat label ‘terkorup’.
Menurut Menteri Agama, Suryadarma Ali, bahwa Kementerian Agama berkomitmen akan membenahi sektor-sektor yang membuat kementerian ini mendapat label 'terkorup' survei integritas dari KPK.
Sektor yang dimaksud adalah pelayanan perizinan operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan perpanjangan. Pelayanan perizinan operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan perpanjangannya, layanan Kantor Urusan Agama (KUA), dan pelaksanaan Haji tahun 2011.
Suryadharma Ali mengatakan, bahwa penjelasan dari KPK sangat positif. Artinya, penelitian itu telah dilakukan dari 2007-2011. Suryadharma mengakui, masih ada pelayanan yang seharusnya gratis, tetapi pengguna tetap memberikan uang kepada petugas.
"Kami akan lakukan pembenahan. Bukan saja pada bidang pelayanan perizinan KBIH dan PIHK. Tapi, juga bidang pelayanan publik lainnya. Itu komitmen kami kepada KPK," kata Suryadharma Ali kepada wartawan di kantor KPK, Jakarta. Jumat, (02/12/2011).
Namun, untuk pelayanan KUA yang masih dikenakan biaya tambahan dari yang ditetapkan, Suryadharma Ali menegaskan bahwa KUA masih memiliki kesulitan tersendiri. Dari total KUA di Indonesia yang berjumlah 6.000 KUA, belum seluruhnya memiliki kantor pribadi.
"Ada yang masih sewa, biaya operasional mereka bisa dibilang tidak ada. Baru ada biaya operasional itu pada 2007-2011," ujar menteri yang juga ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.
Menurut Suryadharma, anggaran operasional bulanan KUA yang disetujui mengalami kenaikan secara bertahap hingga 2011. Untuk petugas KUA, diberikan anggaran operasional sebesar Rp3 juta.
Suryadharma menambahkan, tentunya itu tidak mencukupi. Belum lagi, para petugas pencatat perkawinan melaksanakan tugasnya umumnya pada Sabtu dan Minggu.
"Mereka tidak memiliki tunjangan transportasi secara khusus untuk mendatangi rumah-rumah yang menyelenggarakan perkawinan. Jadi, ini kesulitannya di situ," ujar Suryadhama. "Sekali lagi bukan berarti menghalalkan, tapi survei tadi bisa jadi perbaikan".
Share this : Share [refer to site map]
Comments {+}
Leave a Response