Jakarta, (GNI),- Adanya berbagai permasalah yang terjadi dinegeri ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dirinya mengakui bahwa masih ada kekurangan-kekurangan pemerintah dalam mengelola berbagai permasalahan tersebut. Hal ini disampaikannya di hadapan seluruh duta besar dan organisasi asing di Jakarta, (15/02/2012).

 

Masalah pertama yang dirasa masih perlu perhatian lebih dari pemerintah adalah korupsi dan birokrasi. SBY mengatakan, meskipun upaya pemberantasan korupsi yang diterapkan Indonesia saat ini adalah yang paling agresif dalam sejarah, namun tidak bisa dipungkiri kasus-kasus korupsi masih terus ada.

"Menurut indeks persepsi korupsi, dalam tujuh tahun terakhir, Indonesia dinyatakan membaik. Tapi saya sadar, masih panjang yang harus kami lalui untuk sampai di tingkatan yang membuat kami lega dan nyaman," kata SBY dalam acara Silaturahmi Awal Tahun Presiden SBY kepada para Duta Besar/Kepala Perwakilan Asing dan Organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri, Jakarta.

Dibandingkan era orde baru yang sentralistik, korupsi saat ini juga dilakukan di tingkat daerah, dari gubernur hingga bupati. "Power tends to corrupt. Kasus korupsi di era demokrasi terjadi di banyak tempat, bahkan di parlemen. Saya yakin, kita harus menyentuh semua, membuat negara ini semakin bersih," kata SBY.

Masalah kedua, lanjutnya, masih adanya berbagai konflik identitas di Indonesia. SBY mengatakan bahwa berbagai konflik ini adalah konsekuensi dari kemajemukan tanah air. Di satu sisi merupakan kekayaan, namun di sisi lain adalah sumber perpecahan.

SBY juga menyadari, konflik terjadi akibat adanya ketidakmerataan di berbagai daerah. Angka kemiskinan dan ketersediaan infrastruktur masih kecil di berbagai daerah. "Kami telah mengalirkan anggaran yang besar untuk mengatasi ini, termasuk percepatan dan perluasan ekonomi, hasilnya telah nampak. Namun jujur, lima sampai sepuluh tahun mendatang, tantangan ini masih akan kami hadapi," kata SBY.

Masalah ketiga adalah pembangunan di wilayah Aceh dan Papua. Dia mengakui adanya situasi  yang memanas di Aceh jelang pemilu lokal April mendatang. Di Papua, separatisme tidak bisa dikesampingkan. Mengatasi hal ini, SBY tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan, tapi lebih pada kebijakan percepatan pembangunan.

"Kami pilih prosperity and justice approach di Papua, karena kami menyadari ada ketertinggalan dan ketidakadilan dengan percepatan pembangunan di Papua," kata SBY.

Isu terakhir yang diketengahkan SBY adalah masalah lingkungan hidup. Dia menyampaikan masih adanya kekurangan dalam pengelolaan hutan di Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah berkomitmen untuk mencegah kerusakan hutan dengan melakukan penanaman kembali.

"Ketika banyak hutan di dunia sudah tidak ada, kami sadar harus memperbaiki hal ini. Maka dari itu, setiap tahunnya, kami menanam satu miliar pohon lebih untuk menjadikan Indonesia lebih bagus," tegasnya.

 

Share this : Share [refer to site map]