Kota Bandung Jadi contoh Mendistribusikan Raskin
Bandung, (GNI)- Pemerintah kota Bandung jadi contoh bagi kota-kota lainnya di Jabar dalam mendistribusikan beras untuk rakyat miskin (raskin), hal tersebut di utarakan oleh Komisi IV DPR-RI, Herman Khaeron kepada Wali Kota Bandung Dada Rosada saat melakukan kunjungan kerja di Kota Bandung, Senin (4/4/20011).
Kota Bandung layak menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam hal pendistribusian raskin kepada rumah tangga sasaran (RTS) dan menekan angka kemiskinan, Kota Bandung pun diusulkan untuk meraih Raskin Award .
“Dalam rangka menelusuri informasi sebenar-benarnya distribusi raskin, dari tiga daerah yang kami kunjungi yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, dan Kota Bandung. Ada hal yang berbeda, masalah klasik dalam penyaluran raskin masalah kuantitas dan kualitas selalu menjadi persoalan, tetapi di Kota Bandung nyaris tidak terjadi, kita memberikan apresiasi upaya Kota Bandung layak diusulkan Raskin Award dan menjadi contoh bagi kota lainnya,“ ujar Herman.
Lanjut Herman, Pemkot Bandung di Tahun Anggaran (TA) 2010, mengucurkan dana hibah program bantuan wali kota khusus (Bawaku) pangan Rp. 7,5 milyar. Pemerintah Kota Bandung memberikan subsidi untuk meringankan pembelian beras miskin (raskin) Rp. 600,-/kg, sehingga harga tebus raskin di Kota Bandung Rp. 1.000,00/kg dan untuk mendukung operasionalnya, dari titik distribusi ke titik bagi (rumah tangga sasaran penerima manfaat/RSTPM) bagi pelaksana distribusi dianggarkan Rp. 400,-/kg, Secara kuantitatif jumlah RSTPM pada tahun 2011 mencapai 63.431 RTS sama dengan tahun 2010, dan menurun 23 % dibanding tahun 2009 yang mencapai 82.432 RTS, dengan pagu 15 kg/RTS. Nominal angaran yang dikucurkanpun cenderung menurun dari 10 milyar tahun 2009 berkurang 18,6% pada tahun 2010 dan 2011.
Kata Herman, pernah menemukan masalah dalam pendistribusian raskin, “Di daerah lain kuantitas yang seharusnya 15 kg hanya diterima 5 kg, kualitas yang diberikan seharusnya layak konsumsi tetapi masih yang tidak memenuhi persyaratan, tapi di Kota Bandung tidak ada persoalan, bahkan diberikan tambahan subsidi untuk raskin yang tadinya harga Rp. 1.600 dijual Rp. 1.000 saja, sedangkan di daerah lain bisa menjadi Rp. 2.000, ini disebabkan di daerah lain tidak ada kontribusi dalam mensubsidi harga terhadap penyaluran raskin dan relative hanya bergantung pada dana pusat,” tambahnya.
Masalahnya lanjut Herman, berupa perbedaan data jumlah rumah tangga sasaran, “ Jumlah data juga ada masalah, jumlah data miskin versi BPS ( biro pusat stastistik) dan versi lainnya berbeda, menyebabkan kesenjangan kebutuhan dan distribusi” ujarnya.
Share this : Share [refer to site map]
Comments {+}
Leave a Response