Bandung (GNI),- Terkait adanya rencana Pembangunan Kompleks Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) di Ibukota Ngamprah nanti, hal ini dapat menjadi salah satu indikator besar dari penilaian Gubernur Jawa Barat. Realisasi pembangunan pusat pemerintahan itu dapat dimasukkan pada kategori penilaian komponen infrastruktur, dalam evaluasi lima tahunan Gubernur yang ditujukan bagi Kabupaten Bandung Barat.

 

“Pembangunan pusat pemerintahan di Ibukota kabupaten itu merupakan penilaian besar. Termasuk menjadi indikator berhasil atau gagalnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat setelah lima tahun menjalankan pemerintahan,” ungkap Pengamat dari Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Holid Nurjamil, klepada wartawan di Bandung Jumat (07/10/2011).

Ia menambahkan, jika Pemkab Bandung Barat gagal mewujudkan pembangunan pusat pemerintahan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat punya alasan kuat dalam mempertimbangkan ulang kelanjutan dari kabupaten yang dimekarkan sejak 2008 itu. “Dana itu sudah tersedia, dan ada. Jika pembangunan tidak terwujud, hal itu bisa menjadi pertanyaan besar,” tuturnya.

Dana pembangunan yang dibutuhkan sebesar Rp 160 miliar itu, kata dia, berasal dari pemerintah pusat, provinsi, hingga Pemkab Bandung Barat. Wajar jika tuntutan realisasi pembangunan tersebut datang dari berbagai sumber.

“Mandeknya realisasi projek itu, akan berdampak luas. Apalagi jika dilihat dari pandangan secara politis. Pemerintahan yang tidak berhasil membangun secepatnya, meskipun dananya sudah ada hal itu memperlihatkan ketidakmampuan kepala daerah beserta SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)-nya,” katanya.

Dari hasil analisa data, ia melanjutkan, kebijakan Bupati Kabupaten Bandung Barat Abubakar hanya mengejar ambisi untuk pembebasan lahan. Target yang harus ditempuh untuk dapat membebaskan lahan seluas 100 hektar itu pun menjadi hambatan di tengah pelaksanaannya.

“Ambisinya memang besar, tetapi ambisi itu bukan untuk pembangunannya. Alhasil, sejak proses pembebasan lahan dimulai hingga saat ini baru terpenuhi 35 hektar saja,” ucap Holid.

Ia mengatakan, pembangunan Kompleks Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat bukan hanya sebuah display untuk memamerkan kemegahan sebuah bangunan milik pemerintah. Lebih daripada itu, pusat pelayanan bagi warga akan terpusat di satu tempat.

“Kantor itu kan buat melayani warga. Oleh karena itu, wajar jika tuntutan masyarakat Kabupaten Bandung Barat tinggi akan pembangunan pusat pelayanan yang layak, tidak seperti saat ini yang terlihat acak-acakan di bangunan yang dibuat khusus untuk pabrik,” ucapnya.

 

Share this : Share [refer to site map]