Bertempat rumah makan    Warung Daun Cikini Raya no 26 Jakarta , Rabu 2 November 2011, bersama Tokoh2 yg langsung datang dari Tanah Papua & Tokoh Lintas Agama, di gelar  Konferensi Pers "PAPUA DIUJUNG TANDUK" diadakan oleh Kelompok yang mengatasnamakan Komite Solidaritas Papua,yang  meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar memperhatikan tanah Papua yang saat ini sedang bergejolak. Hal tersebut dituangkan dalam sebuah maklumat yang dibacakan langsung  dalam konfrensi pers ini  "Papua di Ujung Tanduk""Pemerintah tidak perlu menggunakan pendekatan militer/keamanan, politik basa-basi, janji-janji kesejahteraan, dan tukar menukar kontrak karya dengan pihak asing, karena hal tersebut sudah dilakukan bertahun-tahun sebelumnya dan terbukti telah gagal membangun dan mensejahterakan rakyat dan tanah Papua," ungkap maklumat tersebut.

Selain itu, maklumat yang ditandatangani oleh Pdt. Obednego Mauri itu juga menyebutkan bahwa pemerintah harus segera menyelesaikan dan membebaskan orang-orang yang dituduh sebagai tahanan atau narapidana politik, karena hal itu tidak sesuai dengan penghormatan terhadap hak sipil, dan hak asasi manusia.

"Persoalan di Papua bukanlah persoalan kesejahteraan semata, tetapi pengabaian dan pemberhangusan terhadap ideologi, jati diri dan rasa keadilan orang Papua," lanjut maklumat tersebut.

Selanjutnya, dalam maklumat itu juga dikatakan bahwa mereka tidak percaya dan menolak mediasi dari kalangan militer, birokrat atau politisi untuk menyelesaikan persoalan Papua, sebaliknya mereka lebih mempercayai dan menerima kalangan rohaniawan Kristen khususnya dari Indonesia Timur, sebagai pendamping orang Papua dalam berdialog dan memperjuangkan hak-hak mereka karena sesuai dengan karakteristik, kultur dan spiritualitas orang asli Papua.

"Jika maklumat ini terabaikan dan tidak terlaksana, maka pilihan untuk merdeka menjadi sulit terhindarkan," tandas maklumat tersebut.

"Kami akan membentuk tim yang di dalamnya terdapat beberapa tokoh agama dan kami minta SBY menerima dan membuka dialog," kata Sekretaris Komite Solidaritas Papua Petrus Reffasie Mike  Nantinya, melalui dialog tersebut mereka berharap menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik di Papua.
 
Komite Solidaritas Papua mendesak SBY agar tidak mengirimkan militer hingga 2027 dan menarik personel polri dan TNI dari Papua. Kemudian, membebaskan orang-orang yang dituduh sebagai tahanan atau narapidana politik, menolak mediasi dari kalangan militer, birokrat atau politisi serta mengganti Ketua Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4PB) Bambang Dharmono dengan orang Papua.
 
"Bambang itu dari militer. Dia tidak mengerti persoalan yang sebenarnya," ujar dia.
Petrus mengklarifikasi pemberitaan mengenai konflik Papua yang menurutnya tidak memberikan informasi yang berimbang. Selama ini, pemberitaan ihwal konflik Papua cenderung karena problem kesejahteraan. Padahal, konflik tersebut dilatarbelakangi pengabaian dan pemberangusan terhadap ideologi, jati diri, serta rasa keadilan orang Papua.
 
"Siapa bilang Papua tidak sejahtera? Justru, banyak orang datang ke Papua untuk bekerja. Mereka yang mengenakan koteka bukan tak sanggup membeli pakaian. Tapi, kami memakai itu karena kebudayaan, adat istiadat," terangnya.
 
Dia menjelaskan, selama ini orang Papua tidak mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Papua merupakan pendatang, bukan warga asli Papua. Bahkan, kata Petrus, banyak di antara mereka yang memiliki hotel di Papua. Pun demikian dengan politisi dan birokrat. Nyaris dari Sabang sampai Maluku tak ditemukan orang Papua yang duduk dalam pemerintahan.
 
"Karena kulit kami hitam kami dicibir. Karena kami pakai koteka kami dibilang primitif, keterbelakangan, bodoh, keras kepala, dan suka main perempuan," tukas dia.
 
Pria berkumis lebat itu mengaku rela tanah kelahirannya dijajah Indonesia ketimbang bangsa asing. Pasalnya, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia mengincar hasil bumi dan kekayaan alam Papua. Ironisnya, pemerintah main tangkap bila terdapat warga Papua yang vokal. Kebebasan menyampaikan pendapat di Papua tak terjamin.
 
"Kalau orang Papua bicara vokal dituduh OPM. Tapi, kenapa ketika ditemukan dokumen Negara Islam Indonesia (NII) tidak diusut. Sedangkan kami ditembaki," ungkap Petrus.Share this : Share [refer to site map]