Jakarta, (GNI)- Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjadi saksi meringankan dalam kasus suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia.

Sebagai gantinya, Mega mengirimkan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo yang didamping Ketua Bidang Hukum dan HAM PDIP, Trimedya Panjaitan.

Sikap Megawati ini mendapat dukungan dari Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarief Hasan. Menurut Syarief, posisi Mega sebagai mantan Presiden perlu dihormati.

"Kita tetap ingin menghargai Megawati sebagai Presiden kelima," kata Syarief kepada wartawan di Istana Bogor, 21 Februari 2011. "Karena menurut saya beliau negarawan yang cukup baik dan taat hukum," lanjutnya.

Syarief mengaku tidak tahu apakah pemanggilan terhadap Megawati relevan dilakukan KPK. "Saya tidak tahu. Apapun yang terjadi harus tetap dihormati," ucap Syarief.

Apakah dukungan pada sikap Mega dilakukan karena khawatir SBY juga dapat dipanggil KPK jika tidak lagi menjabat presiden? "Tidak dong. Tidak jadi masalah itu," ujarnya.

Syarif yakin saat ini SBY memerintah sesuai dengan aturan hukum. "Yang dilakukan kepala pemerintah masih sesuai. Semua transparan dan akuntabel," jelasnya.

Share this : Share [refer to site map]